pemerintahan demokrasi terpimpin

1.      Keluarnya Dekrit Presiden juli 1959

   Pembacaan Dekrit Presiden

Dekrit Preiden republik Indonesia /Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 adalah sebagai berikut :

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang,

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dean Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari kontituante sebagaiman ditentukan dalam Undang-Undang Dasara Sementara.

Bahwa berhubungan dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, kontituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Rakyat kepadanya.

Bahwa hal yang deikian ini menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keslamataan Negara, Nusa dan Bangsa , serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia dan didororng oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan satu merangkai-kesatuan dengan kontitusi tersebut;

MAKA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Menertapkan pembubaran kontituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan Dalam Waktu yang sesingkat-singkatnya .

Di tetapkan di Jakarta Tanggal 5 Juli 1959

Atas nama Rakyat Indonesia

Presiden Republik Indonesia

Tertanda

S O E K A R N O

2.      Lahirnya Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

a.      Pembentukan kabinet kerja pertama

Terbentuknya cabinet presidensial  dengan Soekarno sebagai perdana menterinya. Adapun program cabinet kerja dinamakan Kabinet Kerja. Programnya seperti, melengkapi sandang pangan rakyat, menyelenggarakan keamanan rakyat dan Negara serta pembebasan irian barat.

b.      Penetapan presiden tentang DPRS

Berlaku peraturan baru, yaitu :

·         Penetapan panglima tertinggi angkatan perang pada 5 juli 1959

·         Peraturan presiden

·         Peraturan pemerintah untuk melaksanakan peraturan presiden

·         Keputusan presiden

·         Peraturan menteri dan keputusan menteri

c.       Pembentukan front nasional

Tujuan pokok front nasional :

·         Meyelesaikan revolusi nasional

·         Melaksanakan pembangunan semesta nasional

·         Mengembalikan irian barat ke wilayah RI

  Pelantikan Front Nasional

d.      Pidato presiden soekarno tentang Manipol Usdek

Dalam kesempatan memperingati HUT RI ke-14 pada 17 agustus 1959, presiden soekarno menyampaikan pidato yang berjudul  “penemuan kembali revolusi kita”. Pidato presiden disambut baik dari kalangan tokoh tokoh dan rakyat Indonesia.

e.      Pembentukan DPR gotong Royong dan pembentukan DPR hasil PEMILU

Adapun tugas DPR GR yaitu :

·         Melaksanakan manipol USDEK

·         Merealisasikan amanat penderitaan rakyat

·         Melaksanakan demokrasi terpimpin

f.        Pembubaran partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia

g.      Pembentukan MPRS melalui penetapan Indonesia

Pada sidang  10 november -  7 desember 1960 dan menghasilkan 3 keputusan , yaitu

·         Ketetapan (TAP) MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang manifesto

Politik RI sebagai GBHN

·         Ketetapan (TAP) MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969

·         Mengangkat presiden soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS

    Lambang trikora

h.      Perjuangan pembebasan irian barat

Isi TRIKORA (Tri Komando Rakyat), yaitu :

·         Gagalkan pembentukan Negara boneka papua buatan belanda

·         Kibarkan sang merah putih di rian barat tanah air Indonesia

·         Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanaha air dan bangsa

Tugas komando MANDALA adalah sebagai berikut :

·         Merencanakan , mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi operasi militer dengan tujuan pengembalian wilayah provinsi irian barat ke dalam Negara kesatuan RI

·         Mengembangkan situasi militer di wilayah provinsi irian barat :

      Sesuai dengan taraf taraf perjuangan di bidang diplomasi

      Supaya dalam waktu yang sesingkat singkatnya di wilayah provinsi irian barat dapat secar de facto diciptakan daerah daerah bebas atau didudukkan unsure kekuasaan/pemerintah republic Indonesia

      Isi persetujuan NEW YORK adalah sebagai berikut :

·         Setelah pengesahan persetujuan indonesia belanda, selambat lambatnya pada 1 oktober1962 penguasa /pemerintahan sementara PBB ,UNTEA akan tiba di irian barat untuk melakukan  serah terima pemerintahan dari tangan belanda. Ketika itu bendera belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB

·         Pemerintah semnetara PBB akan menggunakan tenaga tenaga Indonesia, baik sipil maupun alat alat keamanan, bersama sama dengan alat alat keamanan putra putri irian barat sendiri dan sisa sisa pegawai belanda yang masih diperlukan

·         Pasukan pasukan Indonesia yang sudah ada di irian barat tetap tinggal di irian barat, tetapi berstatus di bawah kekuasaan pemerintah sementara PBB

·         Angkatan perang belanda secara berangsu angsur dikembalikan dan yang belum pulang ditempatkan di bawah pengawasan PBB serta tidak boleh dipakai dalam operasi operasi militer

·         Antara irian barat dan daerah Indonesia lainnnya berlaku lalu lintas bebas

·         Pada 31 desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB

·         Pemulangan anggota anggota sipil dan militer belanda sudah harus selesai pada 1 mei 1963 dan selambat lambatnya pada 1 mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima irian bara dari pemerintah sementara PBB